Minggu, 17 Maret 2013

Macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia (dari awal kemerdekaan sampai saat ini)

Macam-Macam Demokrasi
Dari ketika awal Indonesia merdeka sampai sekarang, Indonesia telah menganut beberapa jenis sistem pemerintahan demokrasi, diantaranya:
1. Demokrasi Parlementer
Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen. Ciri utama negara yang menganut paham Demokrasi Parlementer adalah dengan adanya parlementer dalam sistem pemerintahannya.Indonesia pernah mencobanya, pada saat pertama merdeka sampai tahun 1957.  
Kekuasaan pemerintahan parlementer dipengaruhi oleh hubungan antara parlemen dan pemerintah yang berkuasa. Di begara federal hubungan parlemen dan pemerintah memiliki dua keistimewaan.
Pertama, kepala pemerintah dipilih oleh parlemen, tetapi bisa dicopot dari jabatannya oleh mosi tidak percayayang dikeluarkan. Hal ini menyiratkan bahwa kekuasaan sebuah pemerintah sangat bergantung pada kepercayaan parkemen. Kedua, sebagian besar dari anggota pemerintahan yang ada merupakan anggota parlemen juga. Hal inilah yang merupakan ciri khas sistem pemerintahan ini.
2. Demokrasi Terpimpin
Paham politik ini dicetus oleh Soekarno. Awalnya pada tahun 1957 saat pengunduran diri Ali Sastroamidjojo sebagai ketua parlemen, Karena sudah tidak ada lagi parlemen, maka demokrasi pemerintah kala itu hangus. Apalagi tak lama setelah pengunduran diri dari perdana menteri, pada 5 Juli 19579 Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan mengeluarkan dekrit presiden.
Pada Masa demokrasi terpimpin, Soekarno menjadi kekuatan politik yang hampir tidak tergoyahkan. Bahkan pada saat itu beliau mencalonkan untuk menjadi presiden seumur hidup. Namun konsep ini di tentang oleh Hatta yang menganggap sistem pemerintahan ini malah mengemlikan Indonesia ke negara feodal dan berpusat pada raja.
 
3. Demokrasi Liberal.
Demokrasi liberal adalah salah satu paham yang mendorong munculnya banyak parta politik. Karena dalam  praktiknya, setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk berkecimpung dalam pemerintahan. Dalam sistem politik ini, pemilu harus dilakukan secara bebas dan adil. Selain itu, pemilihan kepala pemerintah harus kompetitif.
Demokrasi liberal mengharuskan  rakyat memiliki kesadaran politik.yang tinggi. Karena banyaknya  paham politik dan kebebasan untuk memilih, maka rakyat harus bisa mencerna dengan baik visi dan misi partai politik tersebut.
Masyarakat yang berhak mengikuti pemilu adalah masyarakat yang sudah dewasa. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih, tidak memandang laki-laki, perempuan ataupun ras. Sampai saat ini Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem politik demokrasi liberal.
Demokrasi Indonesia Saat ini??
Jika kita baru saja membahas sistem-sistem demokrasi yang dulu pernah dianut Indonesia dari Sistem demokrasi terpimpim sampai sistem demokrasi liberal, lalu bagaimana keadaan sistem pemerintahan kita sekarang?
Menurut Juwono Sudarsono, Indonesia telah lama disebut sebagai “negara demokrasi terbesar ketiga”,setelah India dan Amerika Serikat. Sedikitnya hasil Bali Democracy Forum yang diselenggarakan 9-10 Desember 2010 lalu membuktikannya. Di samping itu, kita juga sudah terlalu sering mendengarkan betapa Indonesia dibangga-banggakan sebagai negara yang sangat maju dalam kiprahnya berdemokrasi di permukaan bumi ini, setelah bergulirnya era reformasi. Terlepas dari “prestasi” yang sangat membanggakan itu, realita yang kini dihadapi adalah justru berwujud gambar yang sangat memprihatinkan.
Dalam salah satu tulisan Sayidiman Suryohadiprojo, bahkan dikatakan “Adalah kenyataan bahwa Tanah Air dan bangsa Indonesia sedang diliputi persoalan berat yang membuatnya makin berantakan. Korupsi makin merajalela di semua lapisan masyarakat. Kriminalitas kian merusak dan membahayakan kehidupan. Radikalisme membuat kehidupan bangsa makin jauh dari asas gotong royong. Dan,rakyat belum kunjung sejahtera; yang kaya justru makin kaya”.

Lebih lanjut dikatakan pula: “Dalam hal ini, harus ada kesediaan Presiden Yudhoyono turut mewujudkan pergantian pemimpin yang lebih mampu mengatasi berbagai persoalan negara dan bangsa. Sikap demikian mungkin bukan sikap seorang politikus yang biasanya lebih memperhatikan kepentingan pribadinya. Akan tetapi, Presiden Yudhoyono adalah seorang perwira tinggi TNI yang teguh menjalankan Saptamarga, bukan politikus.” 

Di sisi lain,anak muda generasi penerus bangsa yang diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menilai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- Wapres Boediono gagal total setelah enam tahun memimpin. Penilaian itu didasarkan atas kajian terhadap enam sektor, yaitu hukum, kesehatan, ekonomi, pangan, energi, dan pendidikan. Terlepas dari itu semua, sebuah kenyataan pahit yang tengah dihadapi bangsa ini adalah begitu banyaknya masalah yang muncul ke permukaan, tanpa tanda-tanda adanya upaya mencari solusi penyelesaian dengan tuntas dan baik. Permasalahan-permasalahan besar yang mencuat telah menjadi bahan gunjingan yang tiada henti di berbagai media, terutama di media televisi dalam bentuk talk show yang nyaris tanpa terputus sepanjang hari, yang terkadang sangat mirip opera sabun murahan.
Cukup lelah jika kita membahas apa-apa tentang negeri kita, memang sistem pemerintahan kita (demokrasi liberal) berjalan dengan baik tapi keefektifannya dalam membangun bangsa ini yang patut dipertanyakan. Secara berkala negara kita mengadakan pemilu dan pilkada untuk memilih satu wakil yang akan menampung aspirasi kita. Tetapi tidak ada sama sekali peningkatan yang diberikan mereka kepada negara, cuma satu yang mereka tingkatkan, yaitu tingkat KORUPSI Indonesia yang makin tenar di dunia. Dan tepat sekali apa yang dikatakan oleh Sayidiman Suryohadiprojo, “Adalah kenyataan bahwa Tanah Air dan bangsa Indonesia sedang diliputi persoalan berat yang membuatnya makin berantakan. Korupsi makin merajalela di semua lapisan masyarakat. Kriminalitas kian merusak dan membahayakan kehidupan. Radikalisme membuat kehidupan bangsa makin jauh dari asas gotong royong. Dan,rakyat belum kunjung sejahtera; yang kaya justru makin kaya”.  hal inilah yang makin memperpuruk Indonesia.
Sumber:

Macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia (dari awal kemerdekaan sampai saat ini)

Macam-Macam Demokrasi
Dari ketika awal Indonesia merdeka sampai sekarang, Indonesia telah menganut beberapa jenis sistem pemerintahan demokrasi, diantaranya:
1. Demokrasi Parlementer
Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen. Ciri utama negara yang menganut paham Demokrasi Parlementer adalah dengan adanya parlementer dalam sistem pemerintahannya.Indonesia pernah mencobanya, pada saat pertama merdeka sampai tahun 1957.  
Kekuasaan pemerintahan parlementer dipengaruhi oleh hubungan antara parlemen dan pemerintah yang berkuasa. Di begara federal hubungan parlemen dan pemerintah memiliki dua keistimewaan.
Pertama, kepala pemerintah dipilih oleh parlemen, tetapi bisa dicopot dari jabatannya oleh mosi tidak percayayang dikeluarkan. Hal ini menyiratkan bahwa kekuasaan sebuah pemerintah sangat bergantung pada kepercayaan parkemen. Kedua, sebagian besar dari anggota pemerintahan yang ada merupakan anggota parlemen juga. Hal inilah yang merupakan ciri khas sistem pemerintahan ini.
2. Demokrasi Terpimpin
Paham politik ini dicetus oleh Soekarno. Awalnya pada tahun 1957 saat pengunduran diri Ali Sastroamidjojo sebagai ketua parlemen, Karena sudah tidak ada lagi parlemen, maka demokrasi pemerintah kala itu hangus. Apalagi tak lama setelah pengunduran diri dari perdana menteri, pada 5 Juli 19579 Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan mengeluarkan dekrit presiden.
Pada Masa demokrasi terpimpin, Soekarno menjadi kekuatan politik yang hampir tidak tergoyahkan. Bahkan pada saat itu beliau mencalonkan untuk menjadi presiden seumur hidup. Namun konsep ini di tentang oleh Hatta yang menganggap sistem pemerintahan ini malah mengemlikan Indonesia ke negara feodal dan berpusat pada raja.
 
3. Demokrasi Liberal.
Demokrasi liberal adalah salah satu paham yang mendorong munculnya banyak parta politik. Karena dalam  praktiknya, setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk berkecimpung dalam pemerintahan. Dalam sistem politik ini, pemilu harus dilakukan secara bebas dan adil. Selain itu, pemilihan kepala pemerintah harus kompetitif.
Demokrasi liberal mengharuskan  rakyat memiliki kesadaran politik.yang tinggi. Karena banyaknya  paham politik dan kebebasan untuk memilih, maka rakyat harus bisa mencerna dengan baik visi dan misi partai politik tersebut.
Masyarakat yang berhak mengikuti pemilu adalah masyarakat yang sudah dewasa. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih, tidak memandang laki-laki, perempuan ataupun ras. Sampai saat ini Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem politik demokrasi liberal.
Demokrasi Indonesia Saat ini??
Jika kita baru saja membahas sistem-sistem demokrasi yang dulu pernah dianut Indonesia dari Sistem demokrasi terpimpim sampai sistem demokrasi liberal, lalu bagaimana keadaan sistem pemerintahan kita sekarang?
Menurut Juwono Sudarsono, Indonesia telah lama disebut sebagai “negara demokrasi terbesar ketiga”,setelah India dan Amerika Serikat. Sedikitnya hasil Bali Democracy Forum yang diselenggarakan 9-10 Desember 2010 lalu membuktikannya. Di samping itu, kita juga sudah terlalu sering mendengarkan betapa Indonesia dibangga-banggakan sebagai negara yang sangat maju dalam kiprahnya berdemokrasi di permukaan bumi ini, setelah bergulirnya era reformasi. Terlepas dari “prestasi” yang sangat membanggakan itu, realita yang kini dihadapi adalah justru berwujud gambar yang sangat memprihatinkan.
Dalam salah satu tulisan Sayidiman Suryohadiprojo, bahkan dikatakan “Adalah kenyataan bahwa Tanah Air dan bangsa Indonesia sedang diliputi persoalan berat yang membuatnya makin berantakan. Korupsi makin merajalela di semua lapisan masyarakat. Kriminalitas kian merusak dan membahayakan kehidupan. Radikalisme membuat kehidupan bangsa makin jauh dari asas gotong royong. Dan,rakyat belum kunjung sejahtera; yang kaya justru makin kaya”.

Lebih lanjut dikatakan pula: “Dalam hal ini, harus ada kesediaan Presiden Yudhoyono turut mewujudkan pergantian pemimpin yang lebih mampu mengatasi berbagai persoalan negara dan bangsa. Sikap demikian mungkin bukan sikap seorang politikus yang biasanya lebih memperhatikan kepentingan pribadinya. Akan tetapi, Presiden Yudhoyono adalah seorang perwira tinggi TNI yang teguh menjalankan Saptamarga, bukan politikus.” 

Di sisi lain,anak muda generasi penerus bangsa yang diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menilai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- Wapres Boediono gagal total setelah enam tahun memimpin. Penilaian itu didasarkan atas kajian terhadap enam sektor, yaitu hukum, kesehatan, ekonomi, pangan, energi, dan pendidikan. Terlepas dari itu semua, sebuah kenyataan pahit yang tengah dihadapi bangsa ini adalah begitu banyaknya masalah yang muncul ke permukaan, tanpa tanda-tanda adanya upaya mencari solusi penyelesaian dengan tuntas dan baik. Permasalahan-permasalahan besar yang mencuat telah menjadi bahan gunjingan yang tiada henti di berbagai media, terutama di media televisi dalam bentuk talk show yang nyaris tanpa terputus sepanjang hari, yang terkadang sangat mirip opera sabun murahan.
Cukup lelah jika kita membahas apa-apa tentang negeri kita, memang sistem pemerintahan kita (demokrasi liberal) berjalan dengan baik tapi keefektifannya dalam membangun bangsa ini yang patut dipertanyakan. Secara berkala negara kita mengadakan pemilu dan pilkada untuk memilih satu wakil yang akan menampung aspirasi kita. Tetapi tidak ada sama sekali peningkatan yang diberikan mereka kepada negara, cuma satu yang mereka tingkatkan, yaitu tingkat KORUPSI Indonesia yang makin tenar di dunia. Dan tepat sekali apa yang dikatakan oleh Sayidiman Suryohadiprojo, “Adalah kenyataan bahwa Tanah Air dan bangsa Indonesia sedang diliputi persoalan berat yang membuatnya makin berantakan. Korupsi makin merajalela di semua lapisan masyarakat. Kriminalitas kian merusak dan membahayakan kehidupan. Radikalisme membuat kehidupan bangsa makin jauh dari asas gotong royong. Dan,rakyat belum kunjung sejahtera; yang kaya justru makin kaya”.  hal inilah yang makin memperpuruk Indonesia.
Sumber: